Another reason of democrazy ...
Afwan ,..ini hanya tulisan tambahan ..
ππΌππΌππΌ
Logika akal sehat mana yg mau menghabiskan uang trilyunan rupiah demi suatu usaha yg tak menjanjikan apapun? Pengusaha saja kalau ngeluarin duit segedhe gaban, pasti ngitung2 dulu ROI, NPV, IRR dll pakai rumus simulasi njlimet yg semodel antas mungkin ora mudheng ...
Bayangkan! 15 trilyun rupiah dikeluarkan negara untuk pesta demokrasi 2018/19. Itu belum termasuk uang2 kardus yg beredar siluman di bawah meja menjelang pemilu. Lha anehnya, banyak yg komplen hutang negara, tapi giliran pemborosan senilai beras lebih dari 1 milyard kilogram dibiarkan bebas tanpa celathu. Asal tahu, son! jika konsumsi beras setahun rata2 100 kg per orang, maka beras sebanyak itu sudah bisa dikonsumsi setidaknya oleh separuh rakyat miskin yg konon cuma 25jt. Lihat! betapa kita telah menyia2kan rizki Allah yg dikaruniakan pada bangsa indonesia!
Nah pertanyaannya: apakah ada evaluasi thd trilyunan uang yg dikeluarkan selama pesta musiman itu? Iya, nyong ngerti, mbok ... pemilu itu amanat undang2 bla bla bla. Paham juga, tak mudah menghitung ROI dari proyek semodel pemilu. Betul tak mudah, tapi justru karena tak mudah itulah semestinya prinsip kehati2an diterapkan dlm membelanjakan uang negara yg sedemikian besar, apalagi kemungkinan belanja pemilu itu akan membebani hutang negara. Pertanyaannya: adakah evaluasi seberapa efektif pemilu2 terdahulu thd perbaikan taraf kehidupan rakyat?
Bukankah demokrasi yg sekarang kita kenal saat ini malah membawa banyak perseteruan di tengah masyarakat? Angka2 ekonomi juga tak bisa dijadikan ukuran keberhasilan demokrasi. Kalaupun indikasi ekonomi itu tampak baik ... dari mana kita tahu itu adalah buah pemilu atau demokrasi? Jika memang kesejahteraan dianggap membaik karena demokrasi, maka harusnya kita tak akan pernah melihat ekonomi China atau Singapore seperti yg kita lihat saat ini, sebaliknya kita harusnya melihat India yg makmur sejahtera mengingat India adalah negara demokrasi terbesar di dunia.
Saya malah sepakat dgn pendapat Yascha Mounk dari Harvard University: "orang sekarang menyadari bahwa demokrasi tak mampu menuntaskan janji2 utamanya, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan menterjemahkan keinginan mayoritas dlm kebijakan2 publik. Hal ini karena peranan uang dlm politik, karena kerapnya pertukaran tempat antara legislator dan para pembisik (lobbyist), dan karena elit politik menjadi semakin ekslusif terpisah dari masyarakat"
Pembelaan pada demokrasi pun tak bisa disandarkan pada argumen 'pemilu adalah amanat UU' ... lha wong, UU itu cuma aturan buatan manusia yg secara hukum pun bisa diubah atau diamandemen. Masalahnya adalah ... banyak pihak, terutama bani parpol berkeberatan kalau semodel pemilu yg mahal itu ditiadakan, karena memang disitu lah periuk nasi mereka. Periuk nasi sekaligus ladang perjudian untuk memperbaiki nasib-nya sendiri atau kelompoknya. Bukan rahasia lagi, banyak orang2 majhul tak jelas latar belakangnya, boro2 pendidikannya, yg mak bedunduk ujug2 jadi anggota parlemen, mak glodak menjabat posisi ini dan itu, hanya karena keberhasilan perjudiannya meraih simpati rakyat.
So what i'm trying to say is ... kalaupun mayoritas bangsa indonesia masih merasa demokrasi adalah cara terbaik saat ini, anggap saja demokrasi itu seperti orang main dadu, kadang2 keluar balak enam, kadang2 zonk! Dengan begitu, siapapun akan mudah legowo jika hasil demokrasi itu tak sesuai harapan. Sama seperti judi, jangan pernah berharap jadi kaya atau sejahtera lewat demokrasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar